PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG DALAM PERJANJIAN KERJASAMA WARALABA

PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG DALAM

PERJANJIAN KERJASAMA WARALABA

Amirah, Ahmadi Miru, Nurfaidah Said

Bagian Kenotariatan Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin

 

ABSTRAK

Perlindungan hukum rahasia dagang dalam perjanjian waralaba (franchise) yang diberikan kepada pemberi waralaba (franchisor) dalam perjanjian kerjasama waralaba akibat dari adanya pelanggaran oleh mitranya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bentuk perjanjian hukum rahasia dagang dalam perjanjian kerjasama waralaba (franchise), (2) upaya hukum yang dapat dilakukan pemilik waralaba (franchisor) atas tindakan penerima waralaba (franchisee) yang menggunakan sendiri rahasia dagang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian didasarkan dengan teknik non random sampling. Bahan hukum yang diteliti meliputi bahan hukum primer yang diperoleh dari informasi yang didapat dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait, bahan hukum skunder, yang merupakan bahan hukum yang dapat mendukung keterangan-keterangan atau menunjang kelengkapan bahan hukum primer yang dianalisis secara secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan Perlindungan hukum Rahasia Dagang dalam Perjanjian waralaba (franchise) yang diberikan kepada pemilik usaha waralaba sebagai akibat dari adanya pelanggaran oleh mitranya atas rahasia dagang pada prinsipnya telah terlindungi. Perjanjian/kontrak yang telah disepakati oleh para pihak (franchisor dan franchisee) seharusnya menegaskan bahwa Kedua Pihak sepakat untuk menghormati kerahasiaan dokumen-dokumen, data-data serta informasi-informasi apapun tentang kegiatan usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak berkaitan dengan pengoperasian sistem kemitraan, dengan tidak memberitahukan kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan yang bersangkutan. Upaya hokum yang dilakukan oleh penerima waralaba sebagai akibat dari adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Pemberi waralaba adalah dengan memutuskan kontrak/perjanjian tanpa meminta ganti rugi kepada Pemberi waralaba. Ini berarti penerima waralaba menempuh upaya hukum non litigasi.

Kata Kunci : Perjanjian Waralaba, Perjanjian Hukum, Perlindungan Hukum

                                                                                                                                    

ABSTRACT

Protection secret legal trade in agreement waralaba ( passed to franchise) giver waralaba ( franchisor) in cooperation agreement waralaba effect of existence collision its partner. This study aims; first, study and analyze and know the form of legal protection of trade secrets in the franchise agreement. Second, to know the legal efforts which can be done by franchisor for the action franchisee who use their own trade secrets. The type of study id the study of law with emphasis on empirical research. The research. The research sample set with non-random sampling technique. Legal materials studied include primary legal materials that legal meterials obtained from the information obtained from interviews with related-parties, secondary legal materials, which are the legal materials that can support the statements or the compeleteness of supporting primary legal materials obtained from material that primary and secondary legal materials. Legal meterials were analyzed by descriptive qualitative. The results of study showed that the legal protection of trade secrets in the franchise agreement is given to the franchisee in the franchise agreement as a result of any breach by the partners in principle covered. This can be seen in the contract/agreement has been agreed in particular on confidentiality clauses and without competition. Forms of legal protection of trade secrets in the franchise agreement can be preventive i.e making contracts/agreement, arrangements in the legislation in the field of intellectual property

rights and making government regulation on franchise. In a repressive form written warning, disconnection of contract/agreement and termination of the contract/agreement. While the legal effort that can be done by franchisor on yhe action franchisee using its own trade secrets that may be litigation and non litigation. Specifically in this study, the franchisor to solve the problem choosing non-litigation legal efforts.

Keywords : Agreement Wiralaba, Legal Agreement, Legal Protection.

 

 

PENDAHULUAN

 Dasar hukum waralaba atau biasa disebut franchise diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba Lahirnya peraturan ini dilandasi oleh upaya pemerintah dalam meningkatkan pembinaan usaha waralaba di seluruh Indonesia sehingga perlu mendorong pengusaha nasional, terutama pengusaha kecil dan menegah untuk tumbuh sebagai franchisor nasional yang andal dan mempunyai daya saing di dalam negeri dan luar negeri khususnya dalam rangka memasarkan produk dalam negeri.(Sutedi,2008). Rahasia Dagang sebagai aset perusahaan yang sangat berharga harus dijaga sampai kapanpun tanpa batas waktu. Apabila rahasia tersebut sampai terungkap kepada pihak lain, baik terhadap perusahaan yang elakukan perdagangan yang sejenis, maupun yang tidak sejenis, tetap akan membawa kerugian bagi penemu atau pemilik merek. Untuk itu perlu dijaga sifat kerahasiaannya dan perlu mendapatkan perlindungan (Kusumawati,2005) . Ruang lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan / atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Dalam kenyataannya pelaksanaan dari Rahasia Dagang ini terkadang para pihak melakukan perbuatan atau tindakan diluar yang diperjanjikansehingga menimbulkan akibat hukum, dan apabila hal ini terjadi tentunya menyebabkan sengketa atau perkara. Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi perbuatan pelanggaran  yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja dengan mengungkap Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan, maka pemegang hak Rahasia Dagang atau Penerima Lisensi dapat menggugat siapapun dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan pelanggaran tersebut. Selain penyelesaian melalui jalur Pengadilan (litigasi), para pihak dapat juga menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur diluar Pengadilan (non litigasi) yaitu dengan cara Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (seperti Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi). Pasal (1) angka (1) Undang-undang Rahasia Dagang yang memberikan rumusan sebagai berikut :“Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang”.

 

Unsur-unsur Rahasia Dagang dapat ditelaah pada definisi rahasia dagang adalah:

1) adanya informasi bisnis dan teknologi yang dirahasiakan.

2) mempunyai nilai ekonomis;

3) Adanya upaya-upaya untuk menjaga kerahasiaan.

Ketiga unsur tersebut merupakan syarat mutlak adanya Rahasia Dagang. Bilamana hanya ada salah satu atau dua unsur tersebut dipenuhi, maka hal ini belum menimbulkan Rahasia Dagang (Tunggal dkk, 2005). Elemen pertama suatu Rahasia Dagang harus merupakan suatu informasi, baik informasi bidang teknologi maupun informasi bisnis seperti daftar pelanggan, resep makanan dan minuman, komposisi obat, dan serta proses-proses internal untuk menghasilkan produk atau jasa. Elemen kedua dari suatu Rahasia Dagang adalah bahwa informasi tersebut harus mempumyai nilai ekonomis yang berguna dalam kegiatan usaha. Karena secara umum, informasi tersebut tidak diketahui oleh pihak lain atau kompetitor dan tidak dapat dengan mudah diperoleh pihak lain sehingga rekayasa ulang susah dilakukan. Elemen ketigadari suatu Rahasia Dagang adalah bahwa informasi tersebut harus dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang, dengan upaya sebagaimana mestinya. Yang dimaksud dengan upaya yang sebagaimana mestinya adalah semua langkah yang menurut ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan, yang harus dilakukan (Sudarmanto,2012). Bisnis franchise atau waralaba memiliki beberapa karakteristik yuridis, yaitu:

a) Memiliki tiga unsur dasar, yaitu: Franchisor, franchisee, dan kegiatan Franchise;

b) Produk bisnis waralaba bersifat unik;

c) Memiliki konsep bisnis total: product, price, place, promotion (konsep P4);

d) Franchisee memakai atau menjual sistem, produk, dan service dari Franchisor;

e) Franchisor menerima Fee dan Royalty;

f ) Adanya pelatihan manajemen danskill (keterampilan) khusus;

g) Adanya pemberian Lisensi Merek Dagang , Paten, atau HakCipta;

h) Adanya bantuan pendanaan dari Franchisor;

i)  Pemberian produk langsung dari Franchisor;

j)  Bantuan promosi dan periklanan dari Franchisor;

k) Pelayanan pemilihan lokasi oleh Franchisor;

l)  Daerah pemasaran yang ekslusif; m) Pengendalian/penyeragaman mutu;

n) Mengandung unsur merek dan sistem bisnis.

Urutan-urutan yang seharusnya digugat oleh konsumen manakala dirugikan oleh pelaku usaha sebaiknya disusun sebagai berikut :

a)    Yang pertama kali digugat adalah pelaku usaha yang membuat produk tersebut jika berdomisili di dalam negeri dan domisilinya diketahui oleh konsumen yang dirugikan;

b)  Apabila produk yang merugikan tersebut diproduksi di luar negeri, maka yang digugat adalah importirnya, karena UUPK tidak mencakup pelaku usaha di luar negeri; dan

c)    Apabila produsen maupun 6 importer dari suatu produk tidak diketahui, maka yang digugat adalah penjual dari siapa konsumen membeli barang tersebut (Miru,2011).

 

Lisensi dibagi menjadi tiga macam :

a)   Licence exchange contract, yaitu perjanjian antara para pesaing yang bergerak dalam kegiatan yang sama atau memiliki hubungan yang erat, sehingga disebabkan masalah-masalah teknis, mereka tidak dapat melakukan kegiatan tanpa adanya pelanggaran hak-hak termasuk hak milik perindustrian dari pihak lain;

b)   Return contract, artinya perjanjian ini tampak dari luarnya saja sebagai perjanjian lisensi, namun sebenarnya bukan perjanjian lisensi dalam arti sebenarnya.;

c)      Perjanjian lisensi dalam arti sebenarnya, tanpa camouflaging effects sebagaimana diuraikan di atas. Pemberian lisensi dalam franchise seyogianya digolongkan sebagai lisensi dalam arti yang sebenarnya(Rahardjo, 2009).

 

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 selanjutnya menentukan bahwa sebelum membuat perjanjian, pemberi waralabaharus mencantumkan secara tertulis dan benar, sekurang-kurangnya mengenai:

a) nama dan alamat jelas para pihak;

b). jenis Hak atas Kekayaan Intelektual;

c).kegiatan usaha;

d). hak dan kewajiban para pihak;

e). bantuan,fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba;

f). wilayah usaha;

g). jangka waktu perjanjian;

h). tata cara pembayaran imbalan;

i). kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris;

j) . penyelesaian sengketa;

k). tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian.

 Tujuan dari penelitian dalam tesis ini adalah Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum rahasia Dagang dalam perjanjian kerjasama Waralaba terhadap Pemberi Waralaba dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat di lakukan oleh Pemberi waralaba (Franchisor) atas tindakan penerima waralaba (Franchisee) yang menggunakan sendiri rahasia dagang.

 

METODE PENELITIAN

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang lebih menekankan pada penelitian empiris, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian lapangan untuk memperoleh bahan hukum primer dan juga menggunakan metode penelitian yang sifatnya yuridis normative, yakni untuk mengkaji konsep-konsep hukum terkait dengan kontrak pada umumnya dan kontrak kerjasama atau kontrak komersial pada khususnya dalam hal ini perlindungan hukum Rahasia Dagang dalam perjanjian kerjasama Waralaba (franchise). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan bahan hukum primer, adalah sebagai berikut :

1)      Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang – undangan di bidang HKI dan secara khusus di bidang Waralaba meliputi :

a)      Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ;

b)      Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 Tentang rahasia Dagang;

c)      Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1997 Tentang Waralaba;

d) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 259/MPP/7/1997 Tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Pendaftaran Waralaba.

2)      Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa hasil penelusuran bahan pustaka berupa buku-buku, disertasi dengan tesis, jurnal-jurnal ilmiah, maupun artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan judul tesis ini termasuk juga semua peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan hukum Rahasia Dagang dalam perjanjian kerjasama waralaba.

3)      Bahan non hukum adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa dan ensiklopedia umum. Bahan hukum sekunder yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap Pemilik Usaha Waralaba dan Pegawai Dirjen HAKI yang dilaksanakan di lokasi penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian.

 

DAFTAR PUSTAKA

Sutedi ,Adrian . (2008). Hukum Waralaba. Bogor. Ghalia Indonesia.

Miru, Ahmadi,(2011).Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia.Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Widjaja Gunawan , (2002), Lisensi atau Waralaba; Suatu Panduan Praktis, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada.

Rahardjo, Handri.(2009).Hukum Perjanjian di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 

Tunggal,Sjahputra,Imam dan Heri Herjandono.(2005).Aspek-Aspek Hukum Rahasian Dagang(Edisi Revisi). Jakarta: Harvarindo.

Hariyani,Iswi.(2010).Prosedur Mengurus HAKI yang benar. Yogyakarta:Pustaka Yustisia.

Sumardi, Juajir. (2012). Hukum Perusahaan Transnasional dan Franchise.Makassar.Arustimur.

Kusumawati, Lanny.(2005). Pemahaman Rahasia Dagang. Surabaya: Srikandi.

Sudarmanto.(2012). KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia.Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Simamora, Sogar Yohanes. (2010). Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah. Surabaya: Laksbang.

 

NAMA KELOMPOK :

1. RADITYO YUDITAMA

2. NUR AIDA

3. MOHAMMAD ARIS T A

4. YUAN ADITYA

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s