PERLINDUNGAN HUKUM USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

Review Jurnal

 PERLINDUNGAN HUKUM USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

DARI DAMPAK ADANYA PERJANJIAN ASEAN-CHINA FREE TRADE

AREA (ACFTA)

Ari Ratna Kurniastuti1, Afifah Kusumadara2, Setyo Widagdo3.

Magister Ilmu Hukum (S2) Fakultas Hukum

Universitas Brawijawa Malang

Review Jurnal

 ABSTRAC

Journal writing is about the legal protection of micro small and medium enterprises (SMEs) from the impact of the Agreement of the ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). It is motivated by the ACFTA agreement that went into effect on January 1, 2010 many local industries including the SMEs gain a tremendous impact, ranging from reduced turnover, to anyone out of business. Seeing as it is a phenomenon that needs to be assessed on the first position of the ACFTA agreement in the Indonesian legal system relating to the case of a legal conflict with national legislation that protects SMEs. The second study is about the ideal form of legal protection for SMEs from the impact of the ACFTA agreement.

Key Words:

Legal protection, The Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs), Treaty of Asean China Free Trade Area (ACFTA)

ABSTRAK

Penulisan jurnal ini membahas tentang perlindungan hukum usaha mikro kecil menengah (UMKM) dari dampak adanya Perjanjian ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya perjanjian ACFTA yang mulai berlaku pada 1 Januari 2010 banyak industri lokal yang termasuk di dalamnya adalah UMKM mendapatkan dampak yang luar biasa, mulai dari penurunan omset, sampai ada yang gulung tikar. Melihat fenomena yang demikian maka perlu dikaji mengenai yang pertama kedudukan Perjanjian ACFTA dalam sistem hukum Indonesia berkaitan dengan apabila terjadi konflik hukum dengan peraturan perundang-undangan nasional yang melindungi UMKM. Kajian kedua adalah tentang bentuk perlindungan hukum yang ideal terhadap UMKM dari dampak adanya perjanjian ACFTA.

Kata Kunci:

Perlindungan hukum, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Perjanjian Asean-China

Free Trade Area (ACFTA).

 

A. PENDAHULUAN

Perdagangan adalah fitrah manusia, ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya. Sebelum muncul sistem Negara pada abad ke 19 sudah ada perdagangan antar suku bangsa, misalnya Marcopolo dari Venezia, sekarang lebih dikenal dengan Italia dengan Jalur Sutranya. Saat itu perdagangan sangat bebas, suku bangsa satu dapat membawa barangnya ke suku bangsa lain untuk dijual tanpa dibatasi dengan aturan Negara.         

Perdagangan Internasional adalah kegiatan-kegiatan perniagaan dari suatu Negara asal yang melintasi perbatasaan menuju suatu Negara tujuan yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan perpindahan barang dan jasa, modal tenaga kerja, teknologi (pabrik) dan merek dagang. Perdagangan internasional melibatkan Negara-Negara dan lembaga-lembaga internasional baik secara global maupun regional yang mengacu pada ketentuan dan prinsip-prinsip hukum internasional yang disepakati dalam GATT-WTO. Negara yang mengikatkan diri menjadi anggota WTO maka tunduk pada prinsip–prinsip yang diatur dalam GATT, walaupun demikian GATT ini juga memuat ketentuan– ketentuan untuk menyimpangi prinsip dalam GATT-WTO Agreement misalnya yang tercantum dalam artikel XXIV yaitu diperbolehkan adanya perjanjian regional antara dua negara atau lebih untuk mengurangi atau menghapuskan hambatan perdagangan di antara sesama anggota perjanjian regional tersebut, dengan tujuan meningkatkan perdagangan di kawasan tersebut.

ACFTA menggunakan prinsip perdagangan bebas. Perdagangan bebas tersebut didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan perdagangan, yakni hambatan yang diterapkan pemerintah dalam perdagangan antar individual dan atau perusahaan yang berada di negara anggota perjanjian perdagangan bebas tersebut.

Kondisi sebagaimana diuraikan di atas tentu saja memberikan dampak kepada perekonomian Indonesia dan industri lokal yang ada di Indonesia, salah satunya UMKM. Dalam pembangunan ekonomi Indonesia UMKM dianggap sektor yang mempunyai peranan penting. Sebagian besar jumlah penduduk Indonesia yang berpendidikan rendah kegiatan usaha yang dapat dilakukan adalah di usaha kecil baik sektor tradisional maupun modern.

Peranan UMKM menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola Kementerian Perindustrian dan Perdagangan serta Kementerian Koperasi dan UKM. Akan tetapi usaha pengembangan yang dilakukan hasilnya belum memuaskan karena pada kenyataannya kemajuan UMKM sangat kecil dibandingan kemajuan yang dicapai oleh usaha besar. Kondisi ini juga dikarenakan kurangnya dukungan pasar.

Dengan sudah menyetujui Perjanjuan ACFTA ini maka perdagangan Indonesia dengan Negara-Negara ASEAN dan China mengalami liberalisasi yang artinya mengurangi atau meniadakan hambatan perdagangan yang ada, sehingga tariff (bea masuk) dari produk Negara peserta ACFTA ini diturunkan atau bahkan ditiadakan. Berdasarkan penelitian World Trade Organization (WTO) tahun 1995, disimpulkan bahwa regionalisme perdagangan, termasuk free trade area, ternyata mendorong liberalism perdagangan yang memberikan keuntungan pada Negara-Negara anggota oleh integrasi ekonomi yang terjadi.

Liberalisasi perdagangan ini menguntungkan untuk Negara yang siap dan kuat industrinya sehingga bisa mengembangkan ekspor dengan cepat memanfaatkan minimalisasi hambatan perdagangan yang ada. Akan tetapi saat Negara tersebut industry dan pelaku usahanya belum siap maka yang ada Negara tersebut hanya akan menjadi pasar penjualan bukan tempat produksi. Bagaimana dengan Indonesia, yang terlihat justru banyak produk China yang membanjiri sebagai dampak Perjanjian ACFTA sehingga industri, terutama UMKM Indonesia dibuat kewalahan atas ini.

Melihat kondisi ini diperlukan peran pemerintah melalui hukum yang dibuatnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap industri di dalam negeri, khususnya UMKM karena mereka yang mendapatkan dampak yang cukup besar dari adanya ACFTA ini, padahal di Indonesia UMKM berskala kecil yang dijalankan oleh perorangan atau pegawainya tidak sampai 100 orang jumlahnya cukup banyak.

B. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan obyek penelitian yaitu mengkaji perlindungan hukum nasional secara normatif yaitu hukum tertulis yang ada dan bagaimana bentu idealnya, maka jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu Penelitian secara yuridis ialah penelitian yang akan menjadikan hukum sebagai dasar untuk menganalisis penelitian secara normatif, menurut Soerjono Soekanto, Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan bahan hokum.

Cara pendekatan (approach) yang digunakan dalam penelitian hukum normative akan memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hokum empiris dan ilmu-ilmu lainnya untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hokum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis (historical approach), pendekatan perundang – undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perjanjian (Treaty approach). Pendekatan historis (Historical approach) ini membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan dari waktu ke waktu dan untuk dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Dengan pendekatan historis ini digunakan untuk melihat hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain.

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui apakah hukum nasional sudah mengakomodir perlindungan hukum bagi UMKM dari dampak berlakunya Perjanjian ACFTA.

Pendekatan konseptual (conceptual approach) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, untuk menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum. Konsep hukum yang dibangun dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum yang ideal yang diberikan oleh hukum nasional untuk UMKM dari dampak berlakunya Perjanjian ACFTA.

Pendekatan perjanjian (Treaty approach) juga dipergunakan dalam penelitian ini. Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional menyebutkan konvensi internasional merupakan sumber hukum yang mempunyai otoritas tertinggi karena merupakan perjanjian antar negara. Hal yang sama juga berlaku bagi treaty yaitu perjanjian antara dua negara atau lebih.18 Pada sistem hukum Indonesia, treaty juga merupakan salah satu sumber hukum sehingga dalam penelitian ini pendekatan perjanjian (treaty approach) perlu digunakan.

Metode pengumpulan bahan hukum dibedakan atas bahan hukum primer dengan cara Studi Kepustakaan (library research). Studi Kepustakaan (library research) adalah mencari dan mengkaji Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder dengan cara dokumentasi. Dokumentasi adalah pengambilan bahan hukum yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, yang dimaksud dengan dokumen ialah sumber bahan hukum yang dapat digunakan untuk memperkuat bahan hukum primer. Dalam tema penulisan ini, penulis menggunakan bahan-bahan hokum putusan hakim, dari perpustakaan, membaca, mempelajari dan mencatat berbagai bahan hukum yang diperlukan dalam penyusunan penelitian. Setelah bahan-bahan hokum tersebut, penulis melakukan analisis dan selanjutnya akan ditarik kesimpulan. Pengumpulan bahan hukum tersier dengan mencari dan mengkaji bahan pelengkap yang dapat membantu menjelaskan bahan primer dan sekunder, seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya menggunakan beberapa kamus, untuk mengartikan katakata.

Metode pengolahan bahan hukum dilakukan dengan seleksi bahan hukum yaitu pemeriksaan bahan hukum untuk mengetahui apakah bahan hukum yang akan dianalisa sudah lengkap dan sesuai dengan pokok bahasan dan dengan sistematika bahan hokum yaitu penyusunan bahan hukum.

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah. Analisis data dilakukan secara normative kualitatif dengan teori untuk memberi arti dan menginterpretasikan setiap bahan hukum yang telah diolah dan kemudian diuraikan secara komprehensif dan mendalam sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

 

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal :

Daeng dan Rika. Menggugat Perjanjian Kerjasama ASEAN-China, Global Justice Update,

Tahun ke 7/Edisi ke – 4 Desember 2009.

Daeng, Jebakan ASEAN dalam Komitmen Ambisius 2010, Free Trade Watch : Mewujudkan

Keadilan Ekonomi, Volume III/Edisi Oktober 2010.

Daeng, Menyoal Pelanggaran Konstitusi dalam ACFTA, Free Trade Watch : Mewujudkan

Keadilan Ekonomi, Volume I/Edisi April 2011.

Damos Dumoli Agusman.Hukum Perjanjian Internasional (Kajian Teori dan Praktik

Indonesia). Bandung : Refika Aditama, 2010.

I Wayan Parthiana. Hukum Perjanjian Internasional (Bagian 1). Bandung : Mandar Maju,

2002.

_______________ Hukum Perjanjian Internasional (Bagian 2). Bandung : Mandar Maju,

2005.

Ina Primiana. Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri. Bandung : Alfabeta, 2009.

Indah Suksmaningsih. Kaidah Internasional dalam Hukum Indonesia : Peluang yang Tidak

Dimanfaatkan, Global Justice Update, Tahun ke 7/Edisi ke – 4 Desember 2009.

Johnny Ibrahim. Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum : Teori dan Implikasi Penerapannya

dalam Penegakan Hukum. Surabaya : CV. Putra Media Nusantara & ITS Press, 2009.

_____________ Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang : Bayu Media

Publishing, 2010.

Keraf, A. Sonny.Etika Bisnis : Tuntutan dan Relevansinya.Yogyakarta : Kanisius, 1998.

Lopez Rodriguez Ana Mercedes. Lex Mercatoria. School of Law, Departement of Private

Law University of Aarhus, 2002.

Mansour Fakih. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. Jogjakarta : Pustaka Pelajar,

2001.

Mikhael Dua. Filsafat Ekonomi : Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama. Yogyakarta :

Kanisius, 2008.

Mohammad Sood. Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,

2011.

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana, 2005. 26

Salvatore, Dominick. Ekonomi Internasional. Jakarta : Penerbit Erlangga, 1995

Sihombing, Jonker. Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi. Bandung : PT.

Alumni, 2000.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta : Rajawali Pers,

1985.

Sri Rejeki Hartono. Hukum Ekonomi Indonesia. Malang : Bayumedia, 2007.

Sukarmi. Regulasi Anti di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas. Jakarta : Sinar Grafika, 2002.

T. May Rudy.Hukum Internasional 1.Bandung : Refika Aditama, 2006.

___________ Hukum Internasional 2. Bandung : Refika Aditama, 2009.

Internet dan Surat Kabar

Abdul Rosid, Modul Manajemen UKM : UKM di Indonesia dan Peranan UKM,

 

pksm.mercubuana.ac.id/new/…/files…/31013-3-478126269633.doc, diakses tanggal 8 Mei 2012

Amrie Hakim, Dasar Hukum Pemberlakuan ACFTA, http://www.hukumonline.com

/klinik/detail/lt4b04bef2aa8ee/dasar-hukum-pemberlakuan-acfta, diakses tanggal

4 Desember 2012

Anggi H, Produk China vs Produk Lokal, 12 November 2012,

http://anggih91.wordpress.com/2012/11/12/produk-china-vs-produk-lokal/,

diakses tanggal 25 Desember 2012.

bn/ko, ACFTA Ancam Empat Industri Padat Karya, Surabaya Pagi, 28 Januari 2010, hlm.

10 kolom 4-5

Departemen Perdagangan, agustus 2005, http://www.ditjenkpi.go.id, diakses tanggal 13

Maret 2013.

Huala, Adolf, Labelisasi Standar dalam Menyikapi ACFTA, http://korantempo.com/

korantempo/koran/2010/10/01/Opini/krn.20101001.213309, diakses tanggal

12 Maret 2013

Ibnu Purna, Hamidi, Prima, ACFTA sebagai Tantangan Menuju Perekonomian yang Kompetitif,

http://www.setneg.go.id/index.php?option=comcontent&task=view&id=4375&I

temid=29, diakses tanggal 7 Mei 2012

Inggried Dwi Wedhaswary, Produk China “Bombardir” Indonesia. Apa Kabar Produk Lokal,

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/01/09/10134596/Produk.China.

Bombardir. Indonesia.Apa.Kabar.Produk.Lokal, diakses tanggal 28 Mei 2012

Jn, Masalah yang Dihadapi dalam Pemberian Kredit Perbankan, Surabaya Pagi, 18 Februari

2011, hlm. 19, kolom 2-3

Mohd. Burhan Tsani. Status Hukum Internasional dan Perjanjian Internasional dalam Hukum

Nasional Republik Indonesia (dalam prespektif Hukum Tata Negara)

http://damosdumoli.blogspot.com/2009/03/status-hukum-internasional

dan_12.html, diakses tanggal 11 Januari 2013.

Wikipedia, Perdagangan, http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan, diakses tanggal 20 Mei

2012

World Trade Organization, Trading into the Future : Introduction to the WTO. Beyond the

Agreements. Regionalism – Friends or Rivals?, hlm.1 http://www.wto.org/english/

thewto_e/whatis_e /tif_e/bey_e.htm, diakses tanggal 8 Mei 2012.

Peraturan Perundang-undangan :

Kovensi Wina 1986

Artikel I GATT-WTO Agreement

Pasal 3 artikel XXIV GATT-WTO Agreement

Piagam ASEAN

Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of South

East Asian Nations And The People’s Republic Of China

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117/PMK.011/2012 tentang Penetapan

Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ACFTA

NAMA KELOMPOK :

1. RADITYO YUDITAMA

2. NUR AIDA

3. MOHAMMAD ARIS T A

4. YUAN ADITYA

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s