PERLINDUNGAN HUKUM USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

Review Jurnal

 

PERLINDUNGAN HUKUM USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

DARI DAMPAK ADANYA PERJANJIAN ASEAN-CHINA FREE TRADE

AREA (ACFTA)

Ari Ratna Kurniastuti1, Afifah Kusumadara2, Setyo Widagdo3.

Magister Ilmu Hukum (S2) Fakultas Hukum

Universitas Brawijawa Malang

 

1. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian ACFTA adalah salah satu bentuk perjanjian Free Trade Area (FTA) yang diperbolehkan      menyimpangi Prinsip Most Favoured Nations (MFN) yang diatur dalam Artikel I GATT-WTO Agreement yang menentukan bahwa negara anggota tidak boleh mendiskriminasikan negara anggota lainnya. Jika diberikan perlakuan khusus kepada suatu negara (misalnya dengan menurunkan bea masuk dari salah satu produknya), maka perlakuan yang sama juga harus diberikan kepada negara anggota lainnya. Namun penyimpangan ini dilegalkan dengan ketentuan yang tertuang pada Artikel XXIV GATTWTO Agreement. Indonesia dan anggota ASEAN yang lain sebagai anggota WTO yang wajib tunduk pada semua ketentuan WTO juga diperkenankan untuk membuat perjanjian ACFTA sebagai penyimpangan prinsip WTO.

Perbaikan GATT-WTO Agreement idealnya terus dilakukan sebagaimana yang dilakukan sejak tahun 1947 dengan tujuan menyesuaikan dengan perkembangan perdagangan internasional. Setelah Uruguay Round terdapat perundingan lanjutan Putaran Doha. Putaran Doha ini belum menghasilkan apa-apa sampai sekarang, belum ada kesepakatan yang bisa didapat dari perun- dingan yang terakhir ini. Putaran Doha yang tak kunjung selesai padahal perkembangan perdagangan internasional memerlukan penyesuaian aturan yang kemudian memacu negara-negara anggota WTO membuat perjanjian perdagangan khusus di wilayah mereka.

Pasca gagalnya perundingan WTO yaitu Doha Round sejak tahun 2005 dan kembali gagal pada perundingan Jenewa pada Desember 2009, Pemerintah Indonesia “banting stir” dengan menandatangani FTA pada tingkat regional yaitu AFTA yang merupakan FTA antara negara ASEAN sendiri dan ASEAN dengan negara lain atau kawasan/region yang lain.

Artikel XXIV GATT-WTO Agreement memperbolehkan adanya Customs Union dan Free Trade Area yang dibentuk dengan perjanjian internasional tertentu, dengan persyaratan tertentu yaitu dalam kawasan regional yang saling berdekatan dan tidak bertentangan dengan perjanjian yang dibuat setelah perang dunia kedua salah satunyaGATT yang kemudian berubah menjadi GATT-WTO Agreement setelah WTO berdiritahun 1995. GATT yang disusun tahun 1947 ini merupakan salah satu sarana mencegahmeletusnya perang dunia lagi sebab negara-negara menyadari bahwa perdagangan yang

menyebabkan perang terjadi, maka dibuatlah aturan perdagangan internasional. Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of South East Asian Nations and the People’s Republic of China yang dalam tesis ini disebut sebagaiPerjanjian ACFTA merupakan salah satu bentuk perjanjian internasional.

Jika WTO adalah forum kesepakatan perdagangan tingkat global, ditingkat regional forum serupa untuk menetapkan kebijakan perdagangan juga ditetapkan. Ada beberapa perjanjian dengan area yang lebih kecil, misalnya The North American Free Trade Area (NAFTA) antara Amerika, Canada dan Mexico, tetapi juga ada kesepakatan yang bersifat regional seperti The Asia Pasific Economic Cooperation (APEC).

Perjanjian internasional dirumuskan sebagai kata sepakat antara dua atau lebih subyek hukum internasional yaitu negara, tahta suci, kelompok pembebasan, organisasi internasional mengenai suatu obyek tertentu yang dirumuskan secara tertulis dan tunduk pada atau yang diatur oleh hukum internasional.Perjanjian ACFTA ini antara organisasi internasional yaitu ASEAN dengan Negara yaitu Republik Rakyat China (China) maka memenuhi pengertian perjanjian internasional di atas sehingga dapat dikatakan bahwa Perjanjian ACFTA ini adalah merupakan perjanjian internasional.

Perjanjian Internasional antara negara dengan organisasi internasional diatur dalam Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations (Done at Vienna on 21 March 1986) yang selanjutnyadisebut Konvensi Wina 1986. Dalam konvensi ini cara pembuatan, mulai berlaku dancara berlaku yaitu pengesahan juga diatur di dalamnya.

Berdasarkan Konvensi Wina 1986 pengesahan diartikan sebagai ratifikasi.Menurut Pasal 2 (1) b Konvensi Wina 1986 ratifikasi adalah pengesahan, tindakankonfirmasi formal, penerimaan, persetujuan dan aksesi. Terdapat perjanjian yang harusmelalui ratifikasi untuk dapat dinyatakan berlaku dan ada pula yang berlaku tanpa melaluipersyaratan ratifikasi biasanya muai berlaku pada saat penandatanganan, yang dalamperjanjian dirumuskan dengan tulisan : “The present agreement shall come into force on the date of its signing” . Tulisan tersebut apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya“Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan”, sehingga apabila perjanjianinternasional mencantumkan ini maka sejak perjanjian tersebut ditandantangani makalangsung sah untuk berlaku di negara yang telah ditandatanganinya.

Indonesia memiliki Undang-undang yang khusus mengatur tentang perjanjian internasional yaitu UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional yang di dalamnya juga mengatur mengenai pengesahan perjanjian Internasional ke dalam hokum Nasional. Pasal 3 UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional menyatakan : Pemerintah Republik Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui cara-cara sebagai berikut : (a) Penandatangan; (b) pengesahan; (c) pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik; (d) cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam

perjanjian internasional.

Indonesia sering menggunakan politik hukum ratifikasi transformasi formal yaitu UU atau Perpres pengesahannya hanya berisi menetapkan atau mengesahkan sebuah perjanjian internasional, sedangkan perjanjian internasionalnya menjadi lampiran pada UU atau Perpres ini. UU atau Perpres pengesahan ini tidak berisi transformasi material atau substantif dari perjanjian internasional yang disahkan. Transformasi formal ini bisa dikatakan sebagai inkorporasi diam-diam.

Kelemahan dari transformasi formal adalah lampiran tidak dianggap peraturan perundang -undangan walaupun sudah dinyatakan sebagai lampiran yang tidak dapat dipisahkan terlebih lagi apabila tidak diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia. Dengan demikian yang sering terjadi masyarakat tidak tahu bahwa perjanjian internasional yang menjadi lampiran dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu ketentuan yang mengikat dan harus dipatuhi, berbeda apabila perjanjian internasional ini ditrans- formasikan dalam suatu UU atau perpres dalam bentuk pasal per pasal.

Status Perjanjian ACFTA dalam sistem hukum Indonesia adalah berlaku dikarenakan beberapa alasan yang pertama perjanjian ini sudah melalui 3 tahapan yaitu perundingan, penandatanganan dan pengesahan. Yang kedua meskipun dalam Keppres pengesahannya hanya menjadikan Perjanjian ACFTA ini lampiran yang dinyatakan tidak dapat dipisahkan dan dianggap transformasi setengah hati atau pengakuan inkorporasi yang sembunyi-sembunyi tetapi tetap bisa dianggap berlaku karena memang

kenyataannya Indonesia mengikuti transformasi, inkorporasi sekaligus.

Perjanjian ACFTA dinyatakan berlaku di Indonesia sehingga sudah menjadi ‘undang-undang’ bagi yang membuatnya termasuk Indonesia. Perjanjian ACFTA yang disahkan dengan Keppres ternyata memiliki dampak yang luas, industri lokal khususnya UMKM banyak yang gulung tikar atau mengalami penurunan omset sebagaimana telah diuraikan di latar belakang yang menjadi landasan penulis mengambil penelitian tesis tentang ini. Sektor pertanian termasuk perkebunan merupakan UMKM yang cukup besar

jumlahnya di Indonesia, dan sektor ini merupakan salah satu yang terdampak dengan adanya perjanjian ACFTA ini. Kondisi ini memicu bermunculannya peraturan perundang-undangan yang tujuan memproteksi petani sebagai salah satu bentuk UMKM.

Pertentangan antara Perjanjian ACFTA dengan peraturan perudang-undangan nasional ini merupakan suatu hal yang mungkin terjadi. Suatu negara yang telah mengesahkan perjanjian internasional dalam pelaksanaannya di wilayahnya maka akan berhadapan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan nasional yang lain Dalam menghadapi pertentangan antara hukum nasional dan internasional ini membuat negara mengalami dilema apakah akan mengutamakan penerapan perjanjian internasional dengan mengesampingkan hukum nasional atau sebaliknya. Apabila perjanjian internasional di kesampingkan dengan alasan bertentangan dengan hukum nasional atau peraturan perundang-undangan nasional maka dikhawatirkan akan terjadi anarki internasional yang bisa merugikan semua pihak, sekaligus juga akan merendahkan nilai-nilai dan tujuan luhur dari perjanjian internasional.

Dari uraian di atas maka disimpulkan bahwa sebaiknya tidak menjadikan hokum nasional sebagai alasan pembenar untuk mengesampingkan suatu perjanjian internasional ataupun menjadi alasan pembenar atas pelanggaran atau kegagalan dalam melaksanakan perjanjian internasional. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 Konvensi Wina 1986 tentang Hukum Perjanjian Internasional yaitu “A party may not invoke the provisions of its national law as justification of its failure to perform a treaty”, yang diartikan bahwa salah satu pihak tidak boleh menjadikan ketentuan dalam hukum nasionalnya sebagai pembenar atas kegagalannya dalam melaksanakan suatu perjanjian internasional. Ketentuan Pasal 27 Konvensi Wina 1986 ini menjadi salah satu alasan bahwa adanya Permen dan Pergub yang membatasi impor hortikultura ini tidak bisa dibenarkan sebab justru menimbulkan pelanggaran pada perjanjian internasional yang me- liberalisasikan perdagangan yaitu Perjanjian ACFTA atau perjanjian FTA yang lain dan perjanjian WTO.

Kekuatan mengikat ini didukung dengan pandangan bahwa perjanjian internasional digolongkan sebagai sumber hukum formal yang merupakan treaty contract yang artinya perjanjian internasional sebagaimana kontrak atau perjanjian perdata yang mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian.31 Perjanjian ACFTA memenuhi ini sehingga walaupun pembuat perjanjian mengatasnamakan ASEAN tetapi Negara anggotanya dapat dikatakan terikat perjanjian ini.

 

Negara-negara ketika membentuk suatu organisasi internasional didorong oleh satu tujuan atau objek yang sama, yaitu mereka menghendaki bahwa dalam suatu bidang tertentu mereka tidak usah lagi menjalankan sendiri dan bekerja sendirian akan tetapi diwakili oleh suatu badan (entity) yang tampil atas nama mereka. Alasan keterikatan ini adalah ASEAN sebagai sebuah institusi regional yang telah mengikat secara hokum karena ditandatanganinya ASEAN Charter, yang secara progresif melakukan liberalisasi perdagangan maupun penanaman modal.

ASEAN Charter (Piagam ASEAN) ini ditandatangani tahun 2005 dan disahkan oleh Pemerintah Indonesia dengan UU No. 38 tahun 2008 Tentang Pengesahan Charter of The Association of Southeast Asian Nations. Piagam ASEAN ini berisikan garis besar haluan kebijakan ASEAN, yang menyebutkan bahwa ASEAN adalah satu kesatuan pasar bebas. Tercantum dalam Pasal 1 ayat (5) Piagam ASEAN.

Kedudukan perjanjian internasional dalam sistem hukum Indonesia secara hierarkis ada di atas Pergub karena perjanjian internasional ini ketika berlaku maka mengikat secara nasional, sedangkan Pergub sifatnya hanya regional. Untuk Permen tidak ada dalam tata urutan perundang-undangan sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tersebut. Untuk menentukan posisinya dibandingkan Perjanjian ACFTA dapat dianalogikan bahwa secara hirarkis Presiden di atas menteri maka Perpres di atas Permen, sedangkan Perjanjian internasional baik sesuai aliran Monisme maupun Dualisme posisinya di atas Perpres. Oleh karena itu dengan disahkan Perjanjian ACFTA dengan Keppres No. 48 Tahun 2004 yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya bahwa perjanjian ACFTA ini berlaku maka kedudukannya diakui pada sistem hokum nasional, sehingga adanya pertentangan dengan Permen dan Perda yang membatasi larangan buah impor untuk memutuskan mana yang lebih berlaku digunakan asas Lex Superior derogat lex inferiori. Dengan diterapkan asas ini maka ini menjadi alasan juga bahwa Perjanjian ACFTA dapat lebih diutamakan dibanding Permen dan Pergub yang bertetangan dengan perjanjian ini.

Tujuan adanya pergub dan permen sebagaimana dibahas di atas pada dasarnya adalah memberikan perlindungan hukum terhadap UMKM, tetapi pembuat kebijakan melupakan bahwa ada mekanisme perlindungan yang diatur dalam Artikel XIX GATTWTO Agreement yang memuat tentang safeguard dari dampak perdagangan bebas yaitn ancaman kerugian serius pada industri lokal. Oleh karena itu perlu dirumuskan perlindungan hukum terhadap UMKM yang ideal sehingga tidak bertentangan dengan

perjanjian internasional yang telah disepakati indonesia tetapi tetap dapat memberikan perlindungan dalam konteks hukum normatif yang maksimal untuk UMKM.

Sebelum adanya Perjanjian ACFTA UMKM sudah mendapat perlindungan dengan adanya Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UU ini mengatur kriteria usaha yang dapat dikatakan sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pemberdayaan dan pengem -bangan usaha, pembiayaan, kemitraan. Pengaturan mengenai hal-hal tersebut menunjukkan adanya perlindungan hokum terhadap UMKM. Perlindungan ini didukung dengan peraturan perundangan-undangan lain yang lebih spesifik baik yang setara UU yaitu UU Perbankan, UU Pemerintah Daerah, UU Penanaman Modal dan UU Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau aturan dibawahnya.

Perlindungan hukum UMKM dari dampak berlakunya perjanjian ACFTA ini sebenarnya secara umum sudah diatur pula dalam Pasal 3 ayat (8) huruf f Perjanjian ACFTA yang menyebutkan bahwa pengamanan perdagangan dari dampak adanya perjanjian ini adalah mengikuti ketentuan WTO, yang tentu saja Artikel XIX GATTWTO Agreement. Selain itu adanya perjanjian ACFTA sudah didukung dengan perlindungan hukum yang mengikuti yaitu penurunan tariff dengan kategori produk sensitif yang jangka waktu dan besar penurunannya berbeda dari EHP dan produk normal.

Indonesia memiliki PP No. 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, tetapi belum secara detail mengatur sebagaimana Artikel XIX GATT-WTO Agreement, sehingga perlu adanya UU khusus yang memberikan perlindungan hukum terhadap industri lokal termasuk di dalamnya UMKM dalam bentuk UU dan disesuaikan ketentuan WTO dan kepentingan nasional. Untuk memberikan perlindungan yang berbentuk peraturan perundang-undangan nasional berupa produk hukum diperlukan peran pemerintah.

Pasal 5 ayat (2) Piagam ASEAN menyebutkan Negara-Negara Anggota wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk pembuatan legislasi dalam negeri yang sesuai, guna melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Piagam ini secara efektif, dan mematuhi kewajiban-kewajiban keanggotaan. Pelaksanaan ASEAN Charter digantungkan pada masing-masing negara anggota ASEAN sesuai amanat, maka Pemerintah Indonesia perlu membuat aturan pelaksanaan yang sesuai kepentingan nasional berdasarkan UUD 1945. Berdasarkan pasal ini maka sebenarnya Indonesia dapat membuat peraturan nasional sendiri sebagai pelaksanaan perjanjian internasional yang telah disetujui ASEAN termasuk Perjanjian ACFTA, sehingga peraturan yang dibuat disesuaikan dengan kepentingan dan kondisi nasional tetapi tidak bertentangan dengan perjanjian internasional yang telah disepakati termasuk dalam hal perlindungan kepada industri lokal termasuk UMKM di dalamnya.

Langkah perlindungan lain yang dapat ditempuh adalah kebijakan internal yang tidak ada kaitannya dengan perjanjian internasional atau hubungan dengan negara lain tetapi tetap dapat membantu memberikan perlindungan hukum pada UMKM akibat adanya perjanjian ACFTA ini dalam bentuk lain misalnya permodalan, sebab modal salah satu pendukung untuk dapat bersaing. Untuk itu diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian kredit/pembiayaan UMKM yang

berkepastian hukum.

Sampai saat ini belum ada hukum nasional yang dapat mengakomodasi dan menjembatani perbedaan kepentingan ini antara UMKM dan pihak perbankan, sehingga UMKM masih saja kesulitan mendapatkan modal, maka bagaimana dapat bersaing dengan produsen dari China. Oleh karena itu perlu perundang-undangan nasional memberikan kemudahan kredit permodalan kepada UKM dengan bunga ringan dan persyaratan perizinan yang mudah sehingga biaya produksi turun maka harga jual akan

bersaing dengan produk China.

Selain kebijakan permodalan, perlindungan hukum lain yang dapat ditempuh adalah dengan penerapan standarisasi nasional barang impor, sehingga SNI tidak hanya lagi menjadi hiasan yang jika tidak dipenuhi tidak ada konsekuensi hukumnya. Standar dalam perdagangan internasional sudah menjadi prasyarat agar suatu produk dapat berkompetisi di pasar global. Negara pengimpor dan konsumen berharap produk yang masuk ke pasar di dalam negerinya dan produk yang konsumen gunakan adalah produk yang berstandar. Untuk negara, produk yang berstandar menyangkut kepentingan umum atau kepentingan publik. Pasalnya, produk itu akan digunakan oleh masyarakatnya. Pemerintah berkewajiban menjaga agar produk yang digunakan atau dikonsumsi penduduknya bebas dari bahaya bagi keselamatan atau kesehatan penduduknya.

Penggunaan SNI secara alamiah memang dapat berdampak terhadap pembatasan perdagangan produk, tujuannya adalah pada dasarnya untuk memastikan bahwa setiap negara memiliki hak kedaulatan untuk menyediakan perlindungan yang maksimal. Dengan diterapkan SNI secara ketat maka tidak ada produk China khususnya yang berbahaya bagi konsumen dan UMKM juga tidak dirugikan akibat kalah

bersaing dengan produk impor dari China yang lebih murah tetapi berbahaya.

Terdapat dua faktor terpuruknya UMKM yaitu internal yang disebabkan dari dalam internal UMKM itu sendiri dan juga faktor eksternal UMKM baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk penghambat dari dalam negeri, salah satunya adalah kurangnya persiapan Pemerintah dalam menghadapi kesepakatan-kesepakatan liberalisasi perdagangan termasuk ACFTA. Sedangkan faktor dari luar negeri salah satunya adalah tidak terbendungnya produk China dengan harga murah, bisa jadi ini salah satu bentuk dumping.

Teori perdagangan bebas juga menyebutkan bahwa melindungi produsen dalam negeri terhadap “dumping” (dumping berkanaan dengan menjual di pasar luar negeri dengan harga yang lebih rendah dari harga yang dikenakan di dalam negeri), merupakan hal yang diperbolehkan dalam memberikan proteksi perdagangan.

Dumping ini baik terbukti atau tidak dapat memberikan dampak yang sangat besar terhadap laju pertumbuhan industri produk yang bersangkutan. Tidak adanya ketentuan anti dumping yang menyeluruh seperti halnya negara lain misalnya Uni Eropa dan AS maka bagi Indonesia timbul kesulitan untuk mengadakan tuduhan kepada Negara lain yang melakukan dumping ke Indonesia.44 Sudah ada PP anti dumping tetapi ini dinilai belum membahas secara komprhensif sebagaimana Uni Eropa dan AS. Pembatasan tindakan bisnis supaya tidak mengarah pada praktek dumping sebaiknya diatur dalam suatu UU yang secara eksplisit memasukkan berbagai tindakan sebagai perbuatan yang dilarang termasuk dumping.

Pada kasus dumping yang dilakukan Korsel dan Taiwan atas serat polister Indonesia, Asosiasi Poliester Indonesia (API) menyampaikan keberatan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, dan cara penyelesaian kasusnya melalui jalur Kadin masing-masing negara.

Pengalaman tersebut di atas menandakan bahwa pengaturan dumping yang bersifat parsial tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Sebenarnya kasus ini dapat diselesaikan melalui jalur sebagaimana yang dilakukan oleh negara lain yang mempunyai ketentuan antidumping yang didasarkan pada ketentuang GATT-WTOAgreement yang dituangkan dalam UU Nasional.

Dalam membentuk perlindungan hukum ideal terhadap UMKM dari dampak adanya Perjanjian ACFTA, pemerintah perlu memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan 5 syarat hukum yang kondusif untuk pembangunan ekonomi yaitu pertama adalah stability bahwa hukum menjaga keseimbangan dan berlaku sama di hadapan kepentingan-kepentingan yang saling

bertentangan. Yang kedua predictability yaitu akibat suatu hukum dapat diprediksi ke depannya. Hal ini penting bagi semua pelaku ekonomi. Yang ketiga fairness atau yang dapat disamakan dengan keadilan yaitu persamaan di depan hukum dan standar sikap pemerintah diperlukan untuk memelihara mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan, adil untuk semua pihak dalam pembangunan ekonomi. Yang keempat adalah educative artinya bermuatan pendidikan. Dan yang kelima atau terakhir adalah

transparency sehingga aturan hukum dapat diketahui oleh seluruh pihak, berlaku sama bagi semua pihak dan dapat diramalkan akibat hukumnya.

Perlindungan hukum ideal ini diharapkan dapat memberikan perlindungan preventif supaya tidak terjadi hal yang dapat merugikan UMKM kaitannya dengan adanya Perjanjian ACFTA sebagaimana fokus kajian tesis ini. Hukum yang kondusif untuk pembangunan ekonomi salah satunya adalah predictable yaitu dapat memprediksi dampak kedepannya sehingga sebaiknya juga dapat merumuskan perlindungan hukum represif dengan adanya mekanisme penyelesaian masalah atau sengketa dari yang timbul dari

adanya Perjanjian ACFTA.

Perlindungan hukum yang ideal terhadap UMKM dari dampak berlakunya perjanjian ACFTA adalah pertama safeguard adalah poin penting dalam perlindungan hukum industri lokal termasuk UMKM sehingga sebaiknya artikel XIX GATT-WTO Agreement ini ditransformasikan pada sebuah UU sebagai payung hukum atas perlindungan kepada industri lokal. Kedua yaitu Perbaikan regulasi pemberiaan kredit/pembiayaan terhadap industri lokal, termasuk UMKM di dalamnya, sehingga ada

dukungan secara hukum juga untuk bersaing pada era perdagangan bebas akibat Indonesia menjadi anggota WTO atau karena keikutsertaan Indonesia dalam beberapa perjanjian FTA. Ketiga adalah adanya koreksi atas perda atau permen yang bertujuan proteksi terhadap industri lokal secara umum maupun UMKM yang bertentangan dengan perjanjian internasional termasuk ACFTA. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya peraturan proteksi yang bertentangan dengan perjanjian internasional lagi sebab

ada model proteksi sesuai artikel XIX GATT-WTO Agreement.

 

2. KESIMPULAN

Perjanjian ACFTA berlaku dalam sistem hukum Indonesia karena beberapa alasan yaitu perjanjian ini sudah melalui 3 tahapan yaitu perundingan, penandatanganan dan pengesahan, dan meskipun dalam Keppres pengesahannya hanya menjadikan Perjanjian ACFTA ini lampiran yang dinyatakan tidak dapat dipisahkan dan dianggap transformasi setengah hati atau pengakuan inkorporasi yang sembunyi-sembunyi tetapi tetap bisa dianggap berlaku karena memang kenyataannya Indonesia mengikuti transformasi, inkorporasi sekaligus. Berkaitan dengan terjadi konflik hukum dengan peraturan perundang-undangan yang melindungi UMIM maka kedudukan Perjanjian ACFTA ini lebih diutamakan dengan beberapa alasan, yaitu pertama sesuai dengan Pasal 27 Konvensi Wina 1986 dinyatakan perundang-undangan nasional tidak boleh dijadikan alasan pembenar atas pelanggaran, kegagalan perjanjian internasional dan/atau mengesampingkan perjanjian internasional. Kedua Perjanjian ACFTA ini menjadi hukum organisasi internasional yang wajib ditaati oleh anggotanya karena dalam perundingan Perjanjian ACFTA, ASEAN tampil atas nama negara anggota ASEAN, sehingga walaupun ada perundang-undangan nasional yang bertentangan maka Perjanjian ACFTA secara normatif harus didahulukan.

Perlindungan hukum nasional terhadap UMKM sudah ada sebelum Perjanjian ACFTA berlaku, diatur secara khusus dengan UU No. No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu dalam hal pemberdayaan dan pengembangan usaha, pembiayaan dan kemitraan. Perlindungan hukum atas UMKM dalam ketiga hal tersebut didukung oleh UU Perbankan, UU Pemerintah Daerah, UU Penanaman Modal dan UU Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adanya perjanjian ACFTA

sudah didukung dengan perlindungan hukum yang mengikuti yaitu penurunan tariff dengan kategori produk sensitif yang jangka waktu dan besar penurunannya berbeda dariEHP dan produk normal, selain itu safeguard dari berlakunya Perjanjian ACFTA ini jugamengikuti Artikel XXIX GATT-WTO Agreement. Perlindungan hukum yang ada belumdapat memberikan perlindungan yang maksimal terbukti dampak Perjanjian ACFTA inimerugikan UMKM, hal ini dikarenakan tidak adanya kepastian hukum terbukti adaperundang-undangan nasional yang berbenturan dengan Perjanjian ACFTA. Inti dariperlindungan hukum yang ideal adalah kepastian hukum dan tidak bisa lepas dari campurtangan pemerintah. Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang ideal diperlukansebuah hukum yang kondusif untuk pembangunan ekonomi yang memenuhi 5 syaratyaitu stable, predictable, fair, educative, dan transparent.

 

3. DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal :

Daeng dan Rika. Menggugat Perjanjian Kerjasama ASEAN-China, Global Justice Update,

Tahun ke 7/Edisi ke – 4 Desember 2009.

Daeng, Jebakan ASEAN dalam Komitmen Ambisius 2010, Free Trade Watch : Mewujudkan

Keadilan Ekonomi, Volume III/Edisi Oktober 2010.

Daeng, Menyoal Pelanggaran Konstitusi dalam ACFTA, Free Trade Watch : Mewujudkan

Keadilan Ekonomi, Volume I/Edisi April 2011.

Damos Dumoli Agusman.Hukum Perjanjian Internasional (Kajian Teori dan Praktik

Indonesia). Bandung : Refika Aditama, 2010.

I Wayan Parthiana. Hukum Perjanjian Internasional (Bagian 1). Bandung : Mandar Maju,

2002.

_______________ Hukum Perjanjian Internasional (Bagian 2). Bandung : Mandar Maju,

2005.

Ina Primiana. Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri. Bandung : Alfabeta, 2009.

Indah Suksmaningsih. Kaidah Internasional dalam Hukum Indonesia : Peluang yang Tidak

Dimanfaatkan, Global Justice Update, Tahun ke 7/Edisi ke – 4 Desember 2009.

Johnny Ibrahim. Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum : Teori dan Implikasi Penerapannya

dalam Penegakan Hukum. Surabaya : CV. Putra Media Nusantara & ITS Press, 2009.

_____________ Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang : Bayu Media

Publishing, 2010.

Keraf, A. Sonny.Etika Bisnis : Tuntutan dan Relevansinya.Yogyakarta : Kanisius, 1998.

Lopez Rodriguez Ana Mercedes. Lex Mercatoria. School of Law, Departement of Private

Law University of Aarhus, 2002.

Mansour Fakih. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. Jogjakarta : Pustaka Pelajar,

2001.

Mikhael Dua. Filsafat Ekonomi : Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama. Yogyakarta :

Kanisius, 2008.

Mohammad Sood. Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,

2011.

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana, 2005. 26

Salvatore, Dominick. Ekonomi Internasional. Jakarta : Penerbit Erlangga, 1995

Sihombing, Jonker. Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi. Bandung : PT.

Alumni, 2000.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta : Rajawali Pers,

1985.

Sri Rejeki Hartono. Hukum Ekonomi Indonesia. Malang : Bayumedia, 2007.

Sukarmi. Regulasi Anti di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas. Jakarta : Sinar Grafika, 2002.

T. May Rudy.Hukum Internasional 1.Bandung : Refika Aditama, 2006.

___________ Hukum Internasional 2. Bandung : Refika Aditama, 2009.

Internet dan Surat Kabar

Abdul Rosid, Modul Manajemen UKM : UKM di Indonesia dan Peranan UKM,

 

pksm.mercubuana.ac.id/new/…/files…/31013-3-478126269633.doc, diakses tanggal 8 Mei 2012

Amrie Hakim, Dasar Hukum Pemberlakuan ACFTA, http://www.hukumonline.com

/klinik/detail/lt4b04bef2aa8ee/dasar-hukum-pemberlakuan-acfta, diakses tanggal

4 Desember 2012

Anggi H, Produk China vs Produk Lokal, 12 November 2012,

http://anggih91.wordpress.com/2012/11/12/produk-china-vs-produk-lokal/,

diakses tanggal 25 Desember 2012.

bn/ko, ACFTA Ancam Empat Industri Padat Karya, Surabaya Pagi, 28 Januari 2010, hlm.

10 kolom 4-5

Departemen Perdagangan, agustus 2005, http://www.ditjenkpi.go.id, diakses tanggal 13

Maret 2013.

Huala, Adolf, Labelisasi Standar dalam Menyikapi ACFTA, http://korantempo.com/

korantempo/koran/2010/10/01/Opini/krn.20101001.213309, diakses tanggal

12 Maret 2013

Ibnu Purna, Hamidi, Prima, ACFTA sebagai Tantangan Menuju Perekonomian yang Kompetitif,

http://www.setneg.go.id/index.php?option=comcontent&task=view&id=4375&I

temid=29, diakses tanggal 7 Mei 2012

Inggried Dwi Wedhaswary, Produk China “Bombardir” Indonesia. Apa Kabar Produk Lokal,

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/01/09/10134596/Produk.China.

Bombardir. Indonesia.Apa.Kabar.Produk.Lokal, diakses tanggal 28 Mei 2012

Jn, Masalah yang Dihadapi dalam Pemberian Kredit Perbankan, Surabaya Pagi, 18 Februari

2011, hlm. 19, kolom 2-3

Mohd. Burhan Tsani. Status Hukum Internasional dan Perjanjian Internasional dalam Hukum

Nasional Republik Indonesia (dalam prespektif Hukum Tata Negara)

http://damosdumoli.blogspot.com/2009/03/status-hukum-internasional

dan_12.html, diakses tanggal 11 Januari 2013.

Wikipedia, Perdagangan, http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan, diakses tanggal 20 Mei

2012

World Trade Organization, Trading into the Future : Introduction to the WTO. Beyond the

Agreements. Regionalism – Friends or Rivals?, hlm.1 http://www.wto.org/english/

thewto_e/whatis_e /tif_e/bey_e.htm, diakses tanggal 8 Mei 2012.

Peraturan Perundang-undangan :

Kovensi Wina 1986

Artikel I GATT-WTO Agreement

Pasal 3 artikel XXIV GATT-WTO Agreement

Piagam ASEAN

Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of South

East Asian Nations And The People’s Republic Of China

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117/PMK.011/2012 tentang Penetapan

Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ACFTA

NAMA KELOMPOK :

1. RADITYO YUDITAMA

2. NUR AIDA

3. MOHAMMAD ARIS T A

4. YUAN ADITYA

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s